Nama : Henriko Simanjuntak
NIM : 200903048
Mata Kuliah : Kebijakan Keuangan dan Politik Perpajakan (A)
Dosen Pengampu: Dr. Sally Marisa Sihombing, M. Si
Link Blog : https://rikojuntak9.blogspot.com
Soal:
1. Dalam keuangan public, bagaimana para ahli kebijakan keuangan public menetapkan peran pemerintah yang optimal?
Jawab: Menurut Barton (2000) menyebutkan peran utama pemerintah secara garis besar dalam keuangan public adalah:
a. peran alokasi sumber daya: Dalam peran alokasi sumber daya tercakup soal penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian (keseimbangan sektor publik dan sektor swasta) dan penyediaan barang-barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
b. peran regulator: Hal ini mencakup undang-undang dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat termasuk undang-undang yang mengatur dunia bisnis yang memadai untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak-hak kepemilikan pribadi.
c. peran kesejahteraan sosial: Mencakup kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerataan sosial di negara yang bersangkutan seperti perpajakan, jaminan sosial (transfer payment) dan penyediaan sejumlah barang publik campuran bagai masyarakat. Menurut Savas (1987) karakteristik barang publik dengan barang privat dapat dibedakan dari dua konsep, yakni eksklusi (exclusion) dan konsumsi (consumption).
d. peran mengelola ekonomi makro: memfasilitasi stabilitas secara umum dan kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan-kebijakan yang didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, full employment, inflasi yang rendah, dan stabilitas neraca pembayaran.
2. Apakah suatu aktivitas yang sekarang dilaksanakan pemerintah akan lebih efisien diambil alih oleh swasta?
Jawab: Menurut saya tidak efisien karena pihak swasta akan bertindak tidak adil diakibatkan pihak swasta yang bercirikan mengejar keuntungan semata tanpa melihat kesejahteraan yang merata. Menurut (Stewart & Ranson, 1988), sektor swasta lebih mendasarkan pada pilihan individu (individual choice) dalam pasar. Organisasi di sektor swasta dituntut untuk dapat memenuhi selera dan pilihan individual untuk memenuhi keputusan tiap-tiap individu pelanggan. Dengan begitu dalam pelaksanaanya, pihak swasta hanya akan melayani pelangganya saja dan tidak mementingkan rakyat lainnya. Namun pihak swasta dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama untuk masyarakat. (Holzer & dkk, 2012) mengatakan bahwa collaborative governance adalah kondisi ketika pemerintah dan swasta berupaya mencapai suatu tujuan bersama untuk masyarakat keinginan melakukan collaborative governance muncul karena para aktor menyadari adanya keterbatasan yang mereka miliki. Dalam hal ini pihak swasta dapat membantu pemerintah dalam menyediakan barang public agar terciptanya keadilan dalam masyarakat dan pemerintah mengontrol kegiatan swasta tersebut agar tidak terjadi penyelewengan.
3. Apa yang dimaksud dengan pure public goods?
Jawab:
Pure public goods adalah barang-barang
atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut dinikmati
oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Barang ini apabila dikonsumsi oleh
individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang
tersebut. Menurut barang publik murni memiliki sifat, yaitu : 1.
Non-dikecualikan: Sifat ini tidak memberikan pengecualian untuk siapapun yang
akan menikmati atatu mengkonsumsi jika diberikan kepada publik. 2.
Non-persaingan: Pada sifat ini barang publik yang dikonsumsi oleh individu atau
masyarakat atau barang publik yang tersedia
tidak akan mengurangi konsumsi negara lain.
4. Di negara berkembang, ada kecenderungan pemerintah membiayai proyek dan program pembangunan berdasarkan utang luar negeri? Bagaimana pendapat anda? Apakah solusi bagi negara atau pemerintah dalam mengatasi utang luar negeri?
Jawab: Menurut (Arysad, 2010) utang luar negeri merupakan sumber pembiayaan anggaran pemerintah dan pembangunan ekonomi. Utang luar negeri dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan-kegiatan produktif sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Utang biasanya dipakai untuk membiayai deficit anggaran. Berdasarkan pendapat tersebut menurut saya pemerintah sah-sah saja membiayai proyek pembangunan melalui utang luar negeri karena didasari atas kekurangan modal dari negara itu sendiri. Solusi bagi negara atau pemerintah dalam mengatasi utang luar negeri menurut (Kenen, 1990) perlunya suatu perusahaan yang disebutnya sebagai International Debt Discount Corporation, yang didirikan atas biaya negara-negara maju,sebagai lembaga yang menangani pertu-karan atau pengalihan dengan harga diskon hutang-hutang negara berkembang yang berasal dari bank-bank komersial ke garansi obligasi jangka panjang.
Daftar Pustaka:
Arysad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Holzer, M., & dkk. (2012). An Analysis of Collaborative Governance Models the Context of Shared Services. . Charlotte: Charlotte: Information Age Publishing.
Kenen, P. (1990). Organizing Debt Relief: the Need for a New Institutions. Journal of Economic.
Stewart, J., & Ranson, S. (1988). Management in the public domain. Birmingham: nstitute of Local Government Studies , University of Birmingham .
